Trump Usulkan Pemangkasan Anggaran Non-Pertahanan US$163 Miliar, Pendidikan dan

Trump Usulkan Pemangkasan Anggaran Non-Pertahanan US$163 Miliar, Pendidikan dan Kesehatan Terdampak

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat gebrakan dengan mengusulkan pemangkasan anggaran non-pertahanan sebesar US$163 miliar atau sekitar Rp2.684 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.470) pada tahun anggaran 2026. Usulan ini, yang dilaporkan oleh CNN pada Sabtu (3/5), menargetkan pemotongan signifikan pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, bantuan luar negeri, perumahan, dan bantuan publik.

Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mengalihkan alokasi dana ke sektor-sektor yang dianggap lebih prioritas oleh Trump, terutama yang berkaitan dengan keamanan perbatasan dan penegakan hukum. Trump secara tegas menyatakan bahwa pemangkasan ini tidak akan menyentuh program jaminan sosial besar seperti Social Security dan Medicare, serta pembayaran bunga utang nasional.

Beberapa lembaga pemerintah akan merasakan dampak langsung dari pemotongan anggaran ini. Internal Revenue Service (IRS), badan yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, akan mengalami pengurangan anggaran lebih dari US2 miliar. Kementerian Luar Negeri juga akan menghadapi pemangkasan besar, dengan pengurangan anggaran mencapai US50 miliar.

Sektor pendidikan menjadi salah satu sasaran utama, dengan Kementerian Pendidikan yang akan dipotong anggarannya sekitar 15 persen. Langkah ini memperjelas niat Trump untuk mengecilkan peran lembaga tersebut dalam pemerintahan federal. Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, yang mengelola program bantuan perumahan, juga akan mengalami pemangkasan anggaran yang sangat signifikan, mencapai hampir 50 persen.

Di sisi lain, Trump mengusulkan penambahan anggaran sebesar US500 juta untuk memperkuat keamanan perbatasan dan mendukung rencana deportasi massal. Selain itu, terdapat alokasi anggaran sebesar US766 juta untuk pengadaan teknologi pengawasan perbatasan, serta dana untuk mempertahankan 22 ribu personel patroli perbatasan dan merekrut petugas bea cukai tambahan.

Lembaga-lembaga penelitian dan kesehatan juga tidak luput dari pemangkasan. National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) akan mengalami pemotongan anggaran lebih dari 40 persen. NASA dan lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan ATF juga akan menghadapi pengurangan anggaran.

Usulan pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk memenuhi janji kampanyenya dalam memberantas birokrasi federal dan mengalihkan dana ke sektor-sektor yang dianggap lebih penting. Langkah ini diperkirakan akan memicu perdebatan sengit di Kongres, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap berbagai program dan layanan publik.

Implikasi dan Reaksi:

Usulan pemangkasan anggaran ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak. Para pendukung Trump berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk mengurangi defisit anggaran dan mengalihkan dana ke sektor-sektor yang lebih prioritas. Namun, para kritikus mengkhawatirkan dampak negatif dari pemotongan anggaran terhadap layanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, misalnya, dikhawatirkan akan memperburuk kesenjangan pendidikan dan mengurangi akses terhadap pendidikan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemotongan anggaran di sektor kesehatan juga dikhawatirkan akan mengurangi akses terhadap layanan kesehatan dan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat.

Selain itu, pemangkasan anggaran di Kementerian Luar Negeri dikhawatirkan akan melemahkan peran AS di panggung internasional dan mengurangi efektivitas bantuan luar negeri.

Usulan Trump ini menandai awal dari perdebatan panjang dan kompleks mengenai prioritas anggaran pemerintah federal. Dampak dari pemangkasan anggaran ini akan sangat bergantung pada keputusan Kongres dan implementasinya oleh pemerintahan mendatang.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan pemotongan besar-besaran anggaran belanja non-pertahanan sebesar US$163 miliar (Rp2.684 triliun) pada 2026. Proposal ini, seperti dilaporkan CNN (3/5), menyasar sektor pendidikan, kesehatan, bantuan luar negeri, perumahan, serta program bantuan publik. Alokasi dana yang dipangkas rencananya akan dialihkan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, termasuk pendanaan deportasi massal dan pengamanan perbatasan.  

Pemotongan Besar di Sektor Publik 

Trump menegaskan bahwa pemangkasan tidak akan menyentuh program jaminan sosial utama seperti Social Security dan Medicare, serta pembayaran bunga utang nasional. Namun, beberapa lembaga pemerintah diprediksi akan mengalami dampak signifikan:  

1. Internal Revenue Service (IRS) – Badan pemungut pajak ini akan kehilangan lebih dari US$2 miliar, berpotensi melemahkan penegakan pajak terhadap wajib pajak korporat dan individu kaya.  

2. Kementerian Luar Negeri– Anggaran diplomasi dan bantuan luar negeri dipangkas US$50 miliar, menandai pergeseran kebijakan "America First".  

3. Kementerian Pendidikan – Dipotong 15%, melanjutkan upaya Trump untuk memangkas peran federal dalam pendidikan.  

4. Kementerian Perumahan – Program bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah terancam dipotong hampir 50%.  

5. Lembaga Kesehatan (NIH & CDC)– Kedua badan riset dan pencegahan penyakit ini akan kehilangan lebih dari 40% anggaran, di tengah ancaman pandemi di masa depan.  

Fokus pada Keamanan dan Imigrasi

Di sisi lain, Trump mengalokasikan dana tambahan untuk:  

- Keamanan Perbatasan US$500 juta untuk deportasi massal dan US$766 juta untuk teknologi pengawasan, termasuk perekrutan petugas patroli tambahan.  

- Pertahanan Nasional Anggaran militer dan veteran justru dinaikkan, sejalan dengan janji Trump memperkuat ketahanan AS.  

Kritik dan Dukungan 

Kelompok progresif mengkritik rencana ini sebagai "kebijakan yang kejam", terutama karena memotong program layanan publik vital. Namun, pendukung Trump menyebutnya sebagai langkah berani untuk mengurangi pemborosan anggaran dan birokrasi.  

Analisis: Jika terimplementasi, kebijakan ini dapat mengubah lanskap fiskal AS, memperlebar ketimpangan sosial, sekaligus memperkuat agenda nasionalis Trump. Namun, implementasinya bergantung pada hasil Pemilu 2024 dan komposisi Kongres.